Menu

Mode Gelap

Berita · 6 Feb 2022 19:13 WIB

Banyak UKM Tak Lolos Haki, Disporapar Kota Malang Gencarkan Pendampingan


 Disporapar Kota Malang, dalam sebuah acara penguatan UKM terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) foto; istimewa Perbesar

Disporapar Kota Malang, dalam sebuah acara penguatan UKM terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) foto; istimewa

HALONIAGA, Malang – Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang, Jawa Timur terbilang pesat. Namun, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) setempat mencatat banyak pelaku UKM yang tidak lolos ketika melakukan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Atas hal itu, Disporapar Kota Malang kini tengah gencar-gencarnya melakukan upaya pendampingan kepada UKM untuk pengurusan Haki. Upaya itu dilakukan melalui bimbingan teknis perlindungan hasil kreatifitas merk yang bertujuan untuk memberi edukasi pada pelaku usaha untuk bisa mendapatkan hak atas merk produk di hotel Savana pada Kamis (04/02/22).

“2019 kemarin juga memfasilitasi dari 50 peserta memang tidak banyak yang keluar HaKi-nya. Dari 50 itu ada 5 kalau tidak salah (yang lolos). Tahun kemarin yang paling banyak kuliner, dari bermacam macam subsektor. Tahun 2020 dan 2021 kita tidak melakukan kegiatan (pendampingan) karena pandemi,”ucap Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni.

Pihaknya menjelaskan, rendahnya UKM yang lolos saat pendampingan yang dilakukan oleh pihaknya itu lantaran tidak ada kabar lebih lanjut dari UKM. Padahal itu penting dalam bagian pendampingan.

“Namun selanjutnya seperti apa, oleh mereka itu tidak dilaporkan ke kita . Sekarang kita dampingi betul. Kalau mereka sudah niat untuk mengusulkan itu, kendalanya dimana kita push sehingga sampai ketemu HaKI-nya,” tegasnya.

Atas hal itu, Disporapar tahun 2022 ini akan lebih memfokuskan untuk rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) agar pendampingan nantinya bisa berjalan lancar. Dalam setiap bimtek itu dihadirkan narasumber dari akademisi dan dibantu dengan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang.

Sementara untuk program fasilitasi pengurusan HaKI, untuk tahun ini belum bisa direalisasikan karena adanya refocusing anggaran.

“Kalau mengurusnya ke kementerian itu sekitar Rp 2 juta. Tahun ini kita hanya bimteknya, karena kemarin refocusing sehingga kita bimtek dulu, baru kita pengurusan. Tapi kita dorong juga kalau mereka mau mengurus sendiri dengan anggaran segitu, juga tidak berat bagi mereka,”pungkasnya.(drw)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Berpotensi, Bumdes Terus Kembangkan Wisata Kuliner Ikan Asap Probolinggo

18 May 2022 - 21:29 WIB

Kota Batu Raih Gelar Terbaik III Duta Aksi Dalam Rakerda HIPMI Jatim 2022

18 May 2022 - 08:26 WIB

HIPMI Optimis, UMKM di Jatim Tahun Depan Tembus Pasar Ekspor

16 May 2022 - 13:35 WIB

DEFEND ID Tebar 3000 Paket Sembako kepada Warga Bandung dan Subang

27 April 2022 - 13:04 WIB

Holding BUMN Industri Pertahanan (Indhan) DEFEND ID saat menyalurkan 3000 paket sembako kepada warga masyarakat di Kota Bandung dan Subang

Libatkan Senayan City, Biznet Gelar Sentra Vaksinasi Booster Gratis

17 March 2022 - 20:32 WIB

Kerjasama BUM Desa Dan Investor Dipermudah Dengan Gandeng BKPM

14 March 2022 - 18:30 WIB

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal saat MOU
Trending di Berita