Menu

Mode Gelap

Berita · 25 Feb 2022 18:40 WIB

Menko Airlangga Targetkan Kemiskinan Ekstrem Mendekati 0 Pada 2024


 Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto Perbesar

Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto

HALONIAGA.COM, Pekanbaru – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga menuturkan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 mendatang. Agar bisa terealisasi, upaya harus dilakukan secara berkesinambungan.

Tahun ini, penanganan kemiskinan ekstrem diprogramkan untuk 212 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pemerintah memberikan perlindungan berbagai program perlindungan sosial di kuartal pertama.

Berbagai bantuan dikucurkan selama Februari untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem. Sebab, pada Maret mendatang, rencananya akan digelar survei nasional.

“Memang kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan oleh pemerintah mendekati nol di tahun 2024,” tutur Airlangga dalam keterangan rilisnya, Jumat (25/2/2022).

Airlangga menambahkan, pada kuartal kedua tahun ini, pemerintah akan mengalihkan program untuk mendukung pada kegiatan masyarakat yang bersifat produktif.

Rencananya, program pemerintah akan diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan.

Dari sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi. Pemerintah mendorong ada sinergi petani atau pekebun dengan bank-banks syariah yang bisa digabungkan dengan filantropi untuk mendukung program ini.

Program-program bertahap ini diharapkan mampu membuat perekonomian nasional kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.

Menko Perekonomian juga mengingatkan, adanya kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.

Airlangga mengaku, tahun ini, pemerintah pusat masih bisa mengintervensi perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 melalui dana Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang angkanya sekitar Rp 420 triliun. Namun, mulai tahun depan, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi lagi.

“Tahun depan harus ada alokasi dari daerah, sehingga perlu disiapkan sekarang, supaya kedepannya tidak kaget ada perubahan dari kebijakan. Karena kita melihat mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembali ke situasi sebelum Covid-19,” pungkasnya. (drw)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Berpotensi, Bumdes Terus Kembangkan Wisata Kuliner Ikan Asap Probolinggo

18 May 2022 - 21:29 WIB

Kota Batu Raih Gelar Terbaik III Duta Aksi Dalam Rakerda HIPMI Jatim 2022

18 May 2022 - 08:26 WIB

HIPMI Optimis, UMKM di Jatim Tahun Depan Tembus Pasar Ekspor

16 May 2022 - 13:35 WIB

DEFEND ID Tebar 3000 Paket Sembako kepada Warga Bandung dan Subang

27 April 2022 - 13:04 WIB

Holding BUMN Industri Pertahanan (Indhan) DEFEND ID saat menyalurkan 3000 paket sembako kepada warga masyarakat di Kota Bandung dan Subang

Libatkan Senayan City, Biznet Gelar Sentra Vaksinasi Booster Gratis

17 March 2022 - 20:32 WIB

Kerjasama BUM Desa Dan Investor Dipermudah Dengan Gandeng BKPM

14 March 2022 - 18:30 WIB

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal saat MOU
Trending di Berita