Menu

Mode Gelap

Berita · 19 Feb 2022 19:55 WIB

Minyak Goreng Masih Mahal, Ketua DPD RI Minta Penyelesaian dari Hulu ke Hilir


 Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (foto ; istimewa) Perbesar

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (foto ; istimewa)

HALONIAGA.COM, Surabaya – Persoalan minyak goreng di sejumlah daerah mendapat tanggapan berbagai pihak. Salah satunya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Menurut LaNyalla, kelangkaan minyak goreng tidak bisa diselesaikan di hilir saja, tetapi perlu kebijakan dari hulu. Pihaknya menilai, tidak cukup dengan operasi pasar saja.

“Operasi pasar di beberapa daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seharusnya kebijakan yang diambil dari hulu juga. Indikasi ada permainan harga oleh kartel atau mafia minyak goreng harus diselesaikan,” ujar LaNyalla , Sabtu (19/2/2022).

Lanjutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan penderitaan rakyat yang berjuang sendiri untuk bisa menjalankan usaha kecilnya. Sedangkan pengusaha besar mendapat keuntungan dari tingginya harga CPO. Menurutnya, hal itu sangat tidak adil bagi rakyat.

“Masyarakat kita menghadapi melambungnya harga minyak goreng sudah empat bulan lamanya. Hal ini pasti akan mempengaruhi pemulihan perekonomian masyarakat kelas bawah yang masih tertatih akibat dampak pandemi,” jelas Senator Jawa Timur ini.

Terlebih lagi, konsumen terbesar minyak goreng adalah pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Dengan harga minyak goreng yang gagal distabilkan pemerintah, maka pelaku usaha tersebut sangat merasakan dampak dan goncangannya.

LaNyalla juga menyorot temuan Satuan Tugas Pangan Sumatera Utara (Satgas Pangan Sumut) yang menemukan 1,1 juta Kilogram (Kg) minyak goreng tertumpuk di salah satu gudang di Deli Serdang.

“Aparat berwenang harus selalu monitoring dan sidak ke produsen dan distributor agar tidak ada yang melakukan penimbunan,” tegasnya.

Melihat fakta itu, LaNyalla meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan produsen dalam menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat.

“Koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengimplementasikan kebijakan minyak goreng, baik kebijakan terkait refraksi maupun terkait DMO (Domestic Market Obligation) harus solid. Lalu aspek teknis penerapannya di lapangan harus tepat termasuk sanksi yang dipertegas bagi pelalu penahan pasokan minyak goreng,”bebernya. (drw)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Berpotensi, Bumdes Terus Kembangkan Wisata Kuliner Ikan Asap Probolinggo

18 May 2022 - 21:29 WIB

Kota Batu Raih Gelar Terbaik III Duta Aksi Dalam Rakerda HIPMI Jatim 2022

18 May 2022 - 08:26 WIB

HIPMI Optimis, UMKM di Jatim Tahun Depan Tembus Pasar Ekspor

16 May 2022 - 13:35 WIB

DEFEND ID Tebar 3000 Paket Sembako kepada Warga Bandung dan Subang

27 April 2022 - 13:04 WIB

Holding BUMN Industri Pertahanan (Indhan) DEFEND ID saat menyalurkan 3000 paket sembako kepada warga masyarakat di Kota Bandung dan Subang

Libatkan Senayan City, Biznet Gelar Sentra Vaksinasi Booster Gratis

17 March 2022 - 20:32 WIB

Kerjasama BUM Desa Dan Investor Dipermudah Dengan Gandeng BKPM

14 March 2022 - 18:30 WIB

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal saat MOU
Trending di Berita